2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Layanan administrasi kependudukan (adminduk) dibuka di tengah posko pengungsian korban gempa Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan tak perlu lagi mendatangi kantor Dukcapil karena petugas datang langsung ke lokasi pengungsian.
Layanan jemput bola tersebut dibuka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Dukcapil Nagekeo di Posko Paroki Aeramo, Kecamatan Aesesa.
Di lokasi itu, warga tampak membawa dokumen yang tersisa, termasuk fotokopi kartu keluarga yang rusak akibat gempa. Bagi warga terdampak, dokumen kependudukan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gempa di Nagekeo menyebabkan sembilan orang meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka-luka. Sebanyak 7.430 rumah warga dilaporkan rusak, sementara 540 bangunan kantor dan fasilitas umum turut terdampak. Kerusakan tercatat terjadi di enam kecamatan dan 113 desa.
Layanan di Posko Aeramo mulai dipersiapkan pada Selasa (25/8/2026) sejak pukul 07.30 WITA. Petugas menyiapkan perangkat untuk merekam dan mencetak dokumen kependudukan.
Sekitar pukul 09.00 WITA, pelayanan resmi dibuka Bupati Nagekeo Simplisius Donatus. Pembukaan didampingi Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi serta tim pusat Ditjen Dukcapil yang dipimpin Indersan Rakha.
Tim gabungan tersebut terdiri atas jajaran Ditjen Dukcapil, Dinas Dukcapil Nagekeo yang dipimpin Plt. Kepala Dinas Oscar Yoseph Amekae Sina, serta tenaga teknis lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Teguh juga menyerahkan dukungan untuk memperkuat pelayanan adminduk di wilayah terdampak. Bantuan itu mencakup 6.000 keping blangko KTP elektronik, ribbon, serta perangkat Starlink untuk mendukung konektivitas dan mempercepat pelayanan.
Sepanjang hari pelayanan di Posko Aeramo, petugas menerbitkan 300 dokumen kependudukan.
Dokumen yang diterbitkan terdiri dari 108 KTP elektronik, 93 kartu keluarga, 49 kartu identitas anak, 26 akta kelahiran, empat akta kematian, dan tiga akta perkawinan.
Selain itu, petugas melakukan sembilan perekaman KTP elektronik baru serta menerbitkan lima surat keterangan pindah warga negara Indonesia.
Masing-masing satu dokumen juga diterbitkan untuk berita acara kesepakatan anak angkat, pengesahan anak, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Teguh mengatakan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa layanan kependudukan tetap harus berjalan meski masyarakat berada dalam kondisi darurat akibat bencana.
"Pelayanan jemput bola di tengah bencana adalah wujud nyata Dukcapil Prima, mendekatkan, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang kehilangan haknya hanya karena dokumen kependudukan rusak atau hilang akibat gempa," ujarnya.
Kasubdit Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Dukcapil, Indersan Rakha, mengatakan kecepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan di tengah keterbatasan.
"Koordinasi cepat antara tim pusat dan daerah memastikan layanan berjalan efektif meski dalam keterbatasan. Dukcapil hadir bukan hanya di kantor, tapi di titik pengungsian," katanya.
Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengapresiasi dukungan tim Dukcapil dari pemerintah pusat. Menurutnya, dokumen yang diterbitkan kembali menjadi bagian penting bagi warga untuk memperoleh bantuan dan mengakses layanan dasar setelah bencana.
"Kami sangat terbantu dengan kehadiran Dukcapil. Dokumen kependudukan yang diterbitkan hari ini menjadi kunci bagi warga untuk mengakses bantuan dan layanan dasar," ujarnya.
Bagi warga yang berada di pengungsian, dokumen kependudukan mungkin tidak dapat menggantikan rumah yang rusak ataupun menghapus dampak gempa. Namun, dokumen tersebut menjadi salah satu pintu bagi mereka untuk kembali memperoleh berbagai layanan dan bantuan yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.
Pelayanan adminduk di lokasi bencana pun menjadi bagian dari upaya memastikan warga tetap memiliki identitas dan hak administratif meski tengah menghadapi situasi darurat.
(ory/ory)
