5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia kembali menjadi sorotan dalam upaya mendorong transformasi birokrasi di daerah. Lembaga legislatif daerah ini dinilai perlu terlibat aktif agar reformasi tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat memberikan paparan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4).
Dalam paparannya, Bima menyoroti masih adanya tantangan dalam birokrasi daerah yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ," ujarnya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Selain itu, Bima menekankan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Bima, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Dalam kesempatan ini, Bima menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan pelaksanaan program berjalan efektif. Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan agar tepat sasaran.
"DPRD adalah institusi kunci. Palunya ada di Bapak-Ibu," tegasnya.
Lebih lanjut, ia secara khusus meminta DPRD untuk aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga manfaat yang diterima masyarakat.
(inh)
Add
as a preferred source on Google
