4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.
Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak yang melaporkan JK ke polisi.
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka dapat mencegah eskalasi konflik sekaligus menjaga kohesi sosial di masyarakat.
Menurut dia, Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan memiliki niat mendiskreditkan kelompok tertentu.
"Pak JK itu negarawan, mantan wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu," katanya.
Pigai menegaskan bahwa jika terdapat pernyataan yang dipersoalkan, mekanisme dialog harus menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum.
"Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.
"Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa," katanya.
Menurut Pigai, menjaga kesejukan sosial menjadi kunci di tengah dinamika nasional, sehingga semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama.
"Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang menimbulkan polemik.
Salah satunya, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat yang melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.
Namun pihak JK menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian.
(tim/dal)
Add
as a preferred source on Google
