3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan tekad mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia juga mendorong seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.
Dukungan disampaikan Mendagri usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/).
Menurut Tito, program Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, sejak 15 Juni-31 Agustus 2026, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.
Menurut Tito, program Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.
Merespons hal itu, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan antara lain disampaikan secara langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," kata Ahmad Nausrau.
Seperti diketahui, Mendagri Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen Tito itu diwujudkan, salah satunya lewat penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6). Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah akan memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan.
Pertemuan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Provinsi Papua.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
