BNPB Percepat Pemulihan 4 Bencana: Banjir Sumatra hingga Anak Krakatau

7 hours ago 5

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut pihaknya saat ini fokus pada percepatan pemulihan di daerah yang mengalami empat bencana yakni gempa bumi NTT, erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir bandang Sumatra.

Suharyanto mengatakan terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, BNPB telah mengirimkan Tim Pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan. Dari hasil pendataan, belum ada korban jiwa yang dilaporkan akibat erupsi ini.

Kata dia, hingga saat ini juga belum satupun Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi terdampak yang menetapkan Status Kedaruratan. Namun, ia mengatakan ketiadaan status kedaruratan daerah tidak menghambat proses pemberian bantuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga terus berkomunikasi menit demi menit dengan Kepala BMKG, serta mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden," ucap Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Disampaikan Suharyanto, BNPB telah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.

OMC Hybrid menggunakan dua teknik. Saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan berbahaya.

"Diharapkan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak hari ini hingga nanti malam dapat membantu mempercepat peluruhan abu vulkanik," ujarnya.

Suharyanto menyebut Badan Geologi juga memastikan bahwa berdasarkan evaluasi morfologi saat ini, tubuh Gunung Anak Krakatau belum berpotensi runtuh dalam skala yang dapat memicu tsunami seperti tahun 2018.

Kemudian, untuk penanganan gempa bumi di NTT, BNPB fokus verifikasi data kerusakan rumah. Berdasarkan pendataan sementara, tercatat ada 98.986 unit rumah rusak dengan berbagai tingkatan.

Suharyanto menerangkan untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30njuta, sementara untuk rumah rusak berat akan dibangun hunian sementara atau diberikan Dana Tunggu Hunian sebelum dibangunkan rumah baru tipe 36.

Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah," ujarnya.

Sementara itu untuk bencana karhutla BNPB mengakui masih menjadi tantangan besar. Hingga 6 September, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dan 939,45 hektare di antaranya masih belum padam.

Rinciannya di Kalimantan Barat seluas 97,8 ha; di Riau seluas 283,35 ha; di Kalimantan Selatan seluas 116,3 ha; di Kalimantan Tengah seluas 91,3 ha; di Sumatera Selatan seluas 341,7 ha dan di Jambi seluas 9 ha.

"Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air," kata Suharyanto.

Ia menjelaskan bahwa pada lahan gambut api bisa bertahan di bawah permukaan, sehingga petugas harus melakukan pendinginan dan pemantauan lebih lanjut.

"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai," ucap dia.

Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan pihaknya juga terus mengejar target pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatra pada tahun lalu.

Progress transfer bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan ringan di tiga provinsi-Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat-per 6 September mencapai Rp703.017.000.000.

Lalu, untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah direview dan siap dibangun. Total huntap yang sudah dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan rincian 841 unit telah selesai dan 214 unit sedang dalam pengerjaan.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan agar masyarakat segera dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya," tutur Suharyanto.

"Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direview dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat," sambungnya.

(dis/wis)

Read Entire Article
Kerja Bersama | | | |