4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Bareskrim Polri mengungkap pelbagai modus operandi pelaksanaan haji ilegal yang merugikan masyarakat.
Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyebut modus yang kerap terjadi ialah penyalahgunaan visa nonhaji. Ia mengatakan jemaah akan diberangkatkan lebih awal untuk memperoleh izin tinggal (ighomah), lalu digunakan berhaji.
"Modus tersebut antara lain penyalahgunaan visa nonhaji seperti visa ziarah dan visa kerja," ujar Nunung dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada juga tawaran haji tanpa antre dengan biaya tinggi melalui visa furoda, mujamalah atau amil yang sebenarnya tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi.
Nunung mengatakan ada juga praktik penggunaan visa dari negara lain seperti Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia untuk memberangkatkan WNI secara ilegal ke Arab Saudi.
Ia menjelaskan kebanyakan kasus Haji ilegal yang gagal berangkat berasal dari embarkasi Jakarta, Surabaya, Batam dan Makassar.
Lebih lanjut, kata dia, modus lainnya meliputi skema ponzi dengan cara menggunakan dana jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah lama serta penggelapan dana dengan dalih force majeure.
"Modus ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan non-prosedural yang merugikan masyarakat," tuturnya.
Di sisi lain, Bareskrim juga menyoroti maraknya biro perjalanan ilegal yang tidak terdaftar sebagai PIHK atau PPIU, menggunakan identitas palsu, menawarkan paket tidak transparan, dan tidak menjamin perlindungan jemaah.
Sebelumnya Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji untuk melindungi para calon jemaah dari praktik Haji ilegal hingga penipuan.
Kerja sama pembentukan Satgas Haji itu diteken Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (9/4) hari ini.
Dedi mengatakan pembentukan Satgas itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
Ia menyebut nantinya Satgas Haji bertugas melakukan sosialisasi, pencegahan hingga penindakan hukum terhadap para pelaku penipuan dan haji ilegal.
(tfq/agt)
Add
as a preferred source on Google
