4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI kembali dibuka usai aksi demo mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berakhir, Selasa (18/8).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di depan UoB telah selesai dengan aman dan berlangsung kondusif.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah menyampaikan aspirasinya dan semua berjalan kondusif," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan alasan massa aksi tidak diperkenankan menunu kawasan Bundaran HI. Budi mengatakan hal itu tidak memungkinkan karena lokasi itu menjadi pusat perekonomian hingga ada konsulat negara asing
"Pusat-pusat perbelanjaan, pusat perekonomian, ada moda transportasi, termasuk ada konsulat negara-negara asing," jelasnya.
"Apabila terjadi stagnasi arus lalu lintas di wilayah Bundaran HI ini akan membuat kemacetan sampai Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman," imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi dengan tema #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8) hari ini.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan aksi itu sengaja digelar sehari pasca peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirayakan.
"Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Berikut delapan poin tuntutan BEM UI yang dibawa dalam demonstrasi hari ini:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Wujudkan reforma agraria sejati
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP
(tfq/dal)
