JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menjalin sinergi strategis dengan Polisi Federal Australia (AFP) guna mengukuhkan komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika yang kian mengkhawatirkan di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (24/10/2025) ini menekankan penguatan kerja sama melalui pemanfaatan intelijen dan teknologi mutakhir.
Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan urgensi peningkatan kolaborasi antarlembaga. "Terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penindakan kejahatan narkotika lintas batas, pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum, dan pertukaran intelijen (intelligence sharing), " ujar Suyudi.
Ia menambahkan, "Hal ini didorong oleh kedekatan geografis kedua negara yang memungkinkan pola lintas peredaran narkotika melalui jalur laut, " kata Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Perwakilan Australia, Senior Officer Indonesia AFP Steve Lindner, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat BNN. Pihak Australia memandang peningkatan kerja sama dengan Indonesia sangat vital untuk menangkal gelombang penyelundupan narkotika yang kian marak melalui perairan Indonesia menuju Australia dan negara-negara Pasifik.
AFP juga memberikan apresiasi atas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Fiji, yang dinilai mampu memperkuat jejaring kerja sama kawasan dalam upaya perang melawan narkotika.
Steve memaparkan perkembangan situasi narkotika di Australia, di mana pasar jenis narkoba baru atau New Psychoactive Substances (NPS) menunjukkan dinamika yang sangat tinggi. "NPS di Australia memiliki jenis zat yang terus berubah, mulai dari kanabinoid sintetis hingga opioid sintetis serta penyelundupan dan impor ilegal ketamine meningkat signifikan, yang terbukti dengan kenaikan jumlah tangkapan di perbatasan dalam beberapa tahun terakhir, " jelasnya.
Sementara itu, mengenai etomidate, Steve menjelaskan bahwa zat tersebut tidak termasuk dalam daftar narkotika atau psikotropika di Australia karena tidak memiliki efek euforia atau nilai rekreasional yang signifikan.
Terkait isu vape (rokok elektrik), Pemerintah Australia lebih memfokuskan pada edukasi publik mengenai bahayanya serta menerapkan pelarangan penggunaan bagi pelajar. Isu ini lebih dipandang sebagai masalah kesehatan masyarakat, dengan kebijakan yang tidak seketat penanganan narkotika.
"Namun, kasus vape yang mengandung zat narkotika atau psikoaktif akan ditangani sebagai tindak pidana narkotika oleh AFP, " tegas Steve.
Pertemuan ini secara spesifik bertujuan untuk membahas penguatan kerja sama BNN dan AFP, terutama dalam aspek pertukaran intelijen, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai tindak lanjut konkret, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dalam pemberantasan narkotika, khususnya melalui pertukaran informasi intelijen yang akurat dan penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
Kolaborasi BNN RI dan AFP ke depan akan semakin diperkuat dalam bidang pertukaran informasi intelijen, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam upaya deteksi dini narkotika, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para aparat, serta penanganan ancaman narkotika lintas batas yang kerap memanfaatkan jalur perairan.
Menjelang akhir pertemuan, Kepala BNN RI mengutarakan rencana kunjungan kerja ke Australia yang dijadwalkan pada awal Desember 2025. Rencana ini disambut positif oleh AFP, dan konfirmasi lebih lanjut akan dilakukan melalui jalur diplomatik kepada AFP Canberra. (PERS)
