5 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pendiri lembaga survei Cyrus Network Hasan Nasbi mengkritik sejumlah pengamat termasuk pendiri lembaga penelitian, konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset SMRC Saiful Mujani.
Kritik dilontarkan Hasan terkait ajakan Saiful yang mengajak menjatuhkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lewat Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya terhadap Saiful.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya," kata Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4).
Dalam unggahan itu, Hasan juga menyertakan potongan video pernyataan Saiful dalam suatu acara yang dipersoalkan Hasan.
Pada potongan video tersebut Saiful Mujani tampak bicara di suatu acara dengan latar belakang bertuliskan 'Halal Bihalal: Sebelum Pengamat Ditertipkan'.
Acara yang digagas sejumlah pengamat itu digelar di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, 31 Maret lalu. Saiful bicara di akhir acara sebagai pengamat politik senior yang turut hadir.
"Ya hanya kita yang bisa, rakyat, '98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan," kata Saiful Mujani dalam potongan video yang dicantumkan Hasan.
Hasan yang juga mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan era Jokowi dan Prabowo Subianto, menyentil sejumlah pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun pada praktiknya hanya mengakui demokrasi jika pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan mereka.
Hasan juga menyebut orang-orang itu kerapkali tergoda menyampaikan pernyataan yang melampaui batas, salah satunya ajakan menjatuhkan pemerintah.
Ia menyentil orang semacam itu menurutnya tidak paham esensi demokrasi, sehingga berbanding terbalik dengan pengakuannya sebagai pejuang demokrasi.
"Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster," ujarnya.
Ia pun mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang lumrah.
Namun, Hasan menyatakan ajakan untuk menjatuhkan pemerintah merupakan hal yang melampaui batas, khususnya jika pemerintah bekerja sesuai koridornya, tidak melanggar hukum.
"Tapi kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar undang-undang, tidak menabrak konstitusi tapi anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan anda tidak terpenuhi, karena keinginan anda tidak tercapai itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima," ujar dia.
(mnf/wis)
Add
as a preferred source on Google
