5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah resmi mengalihkan kewenangan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Pengalihan berfokus pada manajemen fisik dan operasional kawasan makam, tanpa mengalihkan kewenangan Kemensos soal penganugerahan gelar pahlawan.
"Dari pemerintah bahwa ada kebijakan pengelolaan makamnya saja ya. Tanda jasa dan tanda kehormatan semua tetap di Kementerian Sosial, tapi pengelolaan Taman Makam Pahlawan akan dialihkan dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pertahanan," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan, Laksda TNI Dr., Ir. Sri Yanto, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya adalah melestarikan nilai-nilai kepahlawanan yang nantinya akan bisa ditransfer melalui kegiatan bela negara dan sebagainya," sambungnya.
Selama ini, pelaksanaan operasional TMP di lapangan kerap berjalan secara terpisah antara pihak pengelola area dan penanggung jawab upacara.
Peleburan tugas di bawah satu payung ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan menciptakan tata kelola yang jauh lebih utuh.
"Pada kenyataannya kan di lapangan bahwa pengelolaan saat ini kan protokolernya dilakukan oleh TNI, pengelolaan makamnya oleh Kementerian Sosial. Ini biar lebih terintegrasi menjadi satu paket," papar Sri Yanto.
Lebih jauh, peralihan ini membawa misi besar untuk mengubah wajah TMP dari sekadar kawasan pemakaman menjadi pusat edukasi sejarah yang interaktif.
Revitalisasi ini dirancang agar generasi muda dapat menyerap nilai-nilai patriotisme secara langsung.
"Intinya, kita ingin membikin TMP Nasional itu bukan sesuatu yang menakutkan tetapi sesuatu yang membanggakan," ujar Sri Yanto.
"Harapannya, ketika masyarakat itu bangga dengan pahlawannya, bangga dengan sejarahnya, akan berakhir dengan bangga dengan bangsanya. Pasti di situ akan bangkit rasa bela negara," sambungnya.
Terkait proses pelaksanaan, Sri Yanto menjelaskan bahwa saat ini kedua kementerian masih berada dalam fase transisi.
Pengelolaan penuh oleh Kemhan baru bisa direalisasikan setelah adanya perubahan Undang-Undang yang mendasarinya.
Sembari menunggu regulasi tersebut rampung dibahas bersama DPR, Kemensos dan Kemhan telah menyepakati sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk melakukan pengelolaan secara bersama.
"Saat ini adalah MoU-nya transisi pengelolaan bersama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan. Belum dialihkan penuh, tapi pengelolaan bersama sampai nanti dasar hukumnya jelas, baru nanti akan dialihkan secara penuh," jelas Sri Yanto.
Sementara itu, untuk Taman Makam Pahlawan yang berada di tingkat daerah, Sri Yanto menegaskan bahwa kebijakan pengalihan ini belum menyentuh ranah tersebut.
Pengelolaan TMP di wilayah pemerintah daerah akan tetap merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokus Kemhan saat ini murni pada aset yang dikelola oleh Kemensos di tingkat pusat.
"Tidak akan sampai ke pemerintah daerah, hanya cukup yang di Kementerian Sosial saja. Karena yang di pemerintah daerah itu nanti di Kementerian Dalam Negeri," jelas Sri Yanto.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menyepakati transisi pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional beserta sejumlah makam pahlawan di berbagai daerah.
Kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) ini dieksekusi sebagai langkah konkret untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi tata kelola situs bersejarah tersebut.
Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Kemhan.
Agenda ini sekaligus menjadi kunjungan balasan Gus Ipul, setelah sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto lebih dulu menyambangi Kantor Kemensos pada pertengahan Maret lalu untuk mematangkan rencana peralihan.
"Jadi hari ini tadi kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bu Dirjen Pemberdayaan Sosial, beberapa staf bertemu dengan Menteri Pertahanan beserta segenap jajaran untuk menandatangani satu MoU dalam rangka pengalihan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan beberapa makam pahlawan nasional di beberapa daerah," terang Gus Ipul melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/4) dikutip detiknews.
(kna/wis)
Add
as a preferred source on Google
