3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan bahwa pemerintah tak ikut campur dalam urusan internal soal dualisme kepemimpinan Keraton Solo antara SISKS Pakubuwono XIV Purbaya maupun SISKS Pakubuwono XIV Mangkubumi.
Dalam rapat di Komisi X DPR, Fadli menegaskan kehadirannya beberapa waktu lalu ke kompleks Keraton hanya untuk urusan pemeliharaan cagar budaya.
"Kita intervensi terutama untuk cagar budayanya, tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga," ujar Fadli dalam rapat, Rabu (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Fadli sekaligus meluruskan polemik pemberian SK Menteri Kebudayaan tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta. Menurut Fadli, SK itu sebelumnya diserahkan atas nama pribadi.
Ke depan, pihaknya ingin ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan kompleks maupun museum Keraton Solo. Oleh karenanya, dia menunjuk penanggung jawab, yakni Gusti Tedjowulan sebagai penerima mandat dari Kementerian Kebudayaan.
"Beliau termasuk salah satu yang senior dan juga kita anggap bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," ujar Fadli.
Sebagai cagar budaya, Fadli menilai Keraton Solo tetap harus dijaga dan dipelihara. Apalagi, dia mendengar sebelumnya ada aksi saling gembok museum, serta beberapa area yang tidak terawat.
"Karena ada aksi saling menggembok dan lain-lain, bahkan kita udah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi jadi belum selesai juga ini museumnya," ujar dia.
Di waktu yang sama, SISKS, Pakubuwono XIV Purbaya dan keluarga menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen.
Purbaya datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Asih Winarni dan sang kakak Gusti Kanjeng Ratu Anom Sekarjati. Mereka diterima Dasco di ruang pimpinan DPR, ditemani Ketua MPR Ahmad Muzani.
"Kami di sini berniat bersilaturahmi diberikan masukan-masukan juga tetap supaya nanti keraton bisa tetap berjalan dengan baik dan selalu pasti ada musyawarah," ujar Purbaya usai pertemuan.
(thr/isn)
