BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.
Dukungan ini ditegaskan Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., saat menghadiri Video Conference (Vicon) penyusunan Dokumen Strategis Pertahanan Wilayah di Ruang Rapat MPP Barru, Senin (11/5/2026).
Vicon tersebut dipimpin langsung oleh Kapok Sahli Pangdam XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B.
Dalam arahannya, Brigjen TNI Musa menjelaskan bahwa Kabupaten Barru dan Sidrap menjadi lokasi strategis bagi pembentukan Yonif TP di Sulawesi Selatan.
“Program ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak hanya berorientasi pada penguatan sistem pertahanan, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah, ketahanan pangan, dan pengembangan wilayah, ” ujar Brigjen TNI Musa.
Ia menambahkan, kehadiran sekitar 1.000 personel prajurit dalam satu batalyon diproyeksikan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga perumahan dan UMKM.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang mengungkapkan bahwa kehadiran Yonif TP akan menjadi sejarah baru bagi Barru. Pasalnya, Barru merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang saat ini belum memiliki satuan setingkat batalyon.
“Kami sangat mengapresiasi rencana pembangunan Yonif TP di Barru. Ini merupakan momentum strategis untuk melengkapi kekuatan teritorial TNI sekaligus membanggakan bagi daerah kami, ” kata Abustan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Barru telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 50 hektare di Dusun Tokkene, Desa Anabanua, Kecamatan Barru.
Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berada di kawasan peralihan dataran rendah dan pegunungan.
Wabup juga memaparkan bahwa pihaknya telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 816 Tahun 2025 terkait persetujuan penggunaan kawasan hutan seluas 49, 65 hektare untuk sarana pertahanan tersebut.
Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan terkait klaim penguasaan lahan oleh pihak tertentu di lokasi tersebut.
“Pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif agar status lahan segera clean and clear. Kami ingin memastikan proses pembangunan berjalan lancar tanpa kendala administrasi, ” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dandim 1405/Parepare Letkol Inf Erwin Hidayat, Kepala BPN Barru Filzah Wajdi, Staf Ahli Setda Barru Drs. Anwar Ridwan, Sekretaris Bappelitbangda Ali Abdillah Syahrul Saharuddin, serta jajaran terkait dari KPH Ajatappareng dan Kodim 1405/Parepare.
