2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan keputusan mengenai keberangkatan prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina bergantung kepada arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Kolonel Rico Sirait menjelaskan setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang membuka ruang bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Indonesia siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden," kata Rico saat dihubungi, Rabu (19/11).
Ia menjelaskan langkah Indonesia saat ini adalah berfokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI, mulai dari pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi stabilisasi yang biasanya lebih kompleks.
Rico mengatakan sejalan dengan pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, walaupun PBB sudah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, keputusan politik nasional tetap menjadi faktor penentu.
"Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia," ujarnya.
Sjafrie sebelumnya mengatakan Indonesia menyiapkan 20 ribu prajurit TNI untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina.
Ia menjelaskan penyiapan prajurit itu sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Prajurit yang disiapkan adalah prajurit dengan spesifikasi kesehatan dan konstruksi.
"Jadi, pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," kata Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (14/11).
Sementara itu, baru-baru ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat (AS) untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Jalur Gaza serta mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke wilayah kantong tersebut.
Dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), 13 negara mendukung rancangan resolusi tersebut. Hanya Rusia dan China yang memilih abstain, tanpa memveto.
Resolusi ini disebut mendukung rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan Presiden AS Donald Trump pada 29 September lalu. Salah satunya, mengenai pembentukan BoP "sebagai pemerintahan transisi" di Gaza yang akan dipimpin oleh Trump.
Dengan resolusi ini, BoP diberikan wewenang untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dapat dikerahkan di bawah komando BoP. Negara-negara yang hendak menyumbang personel disebut mesti berkonsultasi dengan Mesir dan Israel.
(fra/yoa/fra)
