Jakarta, CNN Indonesia --
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menyampaikan seruan kepada gereja untuk tidak menerima bantuan bencana dari individu, kelompok, maupun perusahaan yang terlibat dalam perusakan lingkungan.
Hal ini sehubungan dengan berbagai bencana yang terjadi di wilayah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
"Sehubungan dengan itu, HKBP menyampaikan seruan moral untuk tidak menerima bantuan dari individu, kelompok, atau perusahaan/korporasi, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL)," tulis Pendeta Victor Tinambunan dalam unggahan Instagram Kantor Pusat HKBP, @kantorpusathkbp, Selasa (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Victor menjelaskan gereja tidak berkompromi dengan kepentingan yang bertentangan dengan keadilan dan kelestarian alam. Mereka tegas melawan praktik perusakan lingkungan.
"Gereja tidak boleh berkompromi dengan kepentingan yang bertentangan dengan keadilan dan keutuhan ciptaan. HKBP harus tetap setia menjadi suara kenabian yang tegas melawan praktik yang merusak lingkungan dan kehidupan," katanya.
HKBP meminta pemerintah memberhentikan izin yang merusak ekologi dan melaksanakan hukum secara adil demi kelestarian lingkungan. Menurutnya, kerusakan alam bukanlah peristiwa alamiah melainkan juga akibat keserakahan dan eksploitasi.
"Kami menegaskan bahwa kerusakan alam bukanlah peristiwa alamiah semata, melainkan juga buah dari keserakahan, eksploitasi, dan praktik ekonomi yang merusak karya ciptaan Tuhan," ujarnya.
HKBP juga menghimbau jemaat untuk selalu mendukung para korban bencana dengan hati tulus tanpa kehilangan moral dan kesaksian gereja. Dalam keterangannya, Victor turut menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima oleh HKBP.
"Dengan penuh syukur, kami menyampaikan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diterima melalui HKBP dari individu, kelompok, gereja-gereja, serta aras pelayanan HKBP di tingkat huria, resort, dan distrik."
"Setiap uluran tangan adalah wujud nyata kasih Kristus bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita," tambahnya.
Toba Pulp yang masuk daftar boikot HKBP telah membantah jadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa lebih dari 700 orang hingga Selasa ini.
Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.
"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).
Anwar menyebutkan pihaknya menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi.
Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," terangnya.
Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.
(nat/isn)

6 hours ago
3

















































