8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Ia juga menyebut kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih tergolong wajar.
Yusril mengatakan masyarakat sebaiknya tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai kontroversial. Menurut dia, judul tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton, berdiskusi, hingga memperdebatkan isi film tersebut secara terbuka.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diketahui menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat.
Terkait hal itu, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua. Program itu kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik atas pelaksanaan proyek strategis nasional.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Di sisi lain, Yusril membantah adanya larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran atau nobar film dokumenter tersebut. Ia menyebut sejumlah kegiatan nobar di kampus lain tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurut dia, jika ada pembubaran kegiatan nobar di beberapa tempat, hal itu bukan instruksi terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujar Yusril.
(del/mik)
Add
as a preferred source on Google
