TENGGARONG - Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong Kanwil Kemenkumham Kaltim sepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerjasama tersebut dilakukan dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penandatanganan PKS pada Selasa (10/9/2024), dilaksanakan oleh Kepala Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong Triana Agustin dengan Kepala SLB Negeri Tenggarong Erni Sulistiyaningsih, kegiatan yang di laksnakan di Aula serbaguna Lapas Perempuan Tenggarong di hadiri oleh jajaran pejabat struktural Lapas Perempuan Tenggarong dan jajaran.
KA. lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong Triana Agustin mengungkapkan, terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan untuk seluruh masyarakat, termasuk dalam mengakomodir pengguna layanan publik bagi disabilitas, sesuai amanat Kakanwil Kemenkumham Kemenkumham Kaltim.
“Saat ini seluruh instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada pengguna layanan prioritas, ” ujarnya.
Ia berharap melalui PKS dengan SLB Negeri Tenggarong dapat memberikan pelatihan bagi SDM Lapas Perempuan Tenggarong dalam memberikan pelayanan lebih khusus bagi Warga Binaan atau pengunjung difabel/prioritas terutama dalam hal pelatihan bahasa isyarat.
“Semoga hal ini mewujudkan kesetaraan hak dalam pelayanan publik di Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong, ” harapnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong Erni Sulistiyaningsih, mengapresiasi komitmen Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam mengembangkan SDM guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM. Ia menyampaikan dalam menyukseskan pemerintahan, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami sangat siap untuk memberikan dukungan penuh, semoga dengan kerjasama (PKS) ini memberikan dampak baik secara khusus bagi Pemasyarakatan, serta secara umum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ” terang Erni Sulistiyaningsih.
