10 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengungkapkan eksploitasi di Papua bukan sesuatu yang baru dan sekarang ini justru semakin parah.
Hal itu disampaikan Yorrys saat ditemui dalam agenda Forum Group Discussion "Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil & Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN", Jakarta, Selasa (26/5).
"Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya. Kita mesti tahu juga," kata Yorrys.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, eksploitasi saat ini diperparah dengan Program Strategis Nasional (PSN) untuk proyek pangan dan energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
"Cuma memang yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke itu yang 2,5 juta (hektare) ya. Kami pernah pertanyakan. Sekarang pertama, kenapa dibilang itu bukan tanah kosong? Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektare," ucap Yorrys.
Melansir dari laman Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, di sana direncanakan akan ada pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 541.094,37 hektare.
Kemudian proyek optimalisasi lahan pertanian melalui mekanisme pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian pada 6 distrik: Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektare (akan diperluas hingga 100.000 hektare) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, TNI, dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).
Selanjutnya proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 juta hektare, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan melalui pembangunan jalan sepanjang 135,5 km dengan lebar 1 km di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel & Muting, Kabupaten Merauke.
Yorrys mengaku sempat mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
"Saya waktu itu pertanyakan ke Menko Polkam juga waktu kami ketemu. Pak, sekarang pertanyaannya, kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana? Kan pasti ada pemotongan hutan kan, pembukaan lahan. Nah, sekarang ini di mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan, tinggal tanam saja. Itu hutan, yang akhirnya merusak semua tatanan yang ada di situ kan," tutur dia.
"Jadi, memang ini saya pikir teman-teman juga harus mendorong terus untuk kita bisa lebih menyuarakan tentang pengrusakan hutan yang bukan hanya di Papua ya, di seluruh Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini dengan tagline PSN," ujarnya.
Agenda FGD ini turut dihadiri oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Pengacara Publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Akademisi STF Driyarkara, perwakilan dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, hingga Pengurus Pusat dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI).
(ryn/fra)
Add
as a preferred source on Google
