1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi terkait pernyataan tidak ada bupati yang tidak korupsi.
Peneliti ICW, Yassar Aulia mengecam keras pernyataan Bursah tersebut karena menganggap seakan menormalisasi korupsi yang terjadi oleh kepala daerah.
"Kami dari ICW mengecam keras pernyataan dari Bursah Zarnubi yang seakan menormalisasi atau menggampangkan praktik korupsi yang marak di tingkatan pemerintahan daerah atau khususnya dilakukan oleh kepala daerah," kata Yassar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yassar mengatakan harusnya Bursah memberi keterangan tersebut ke aparat penegak hukum (APH), bukan malah menormalisasi. Karena dapat kembali menurunkan semangat pemberantasan korupsi.
"Seharusnya ia memberikan keterangan ke para aparat penegak hukum dalam hal ini misalkan KPK untuk menjelaskan informasi tersebut agar terang benderang apakah yang dia nyatakan merupakan sebuah pengakuan atau memang generalisasi yang tetap saja bermasalah" kata Yassar.
"Karena lagi-lagi itu menurunkan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini mengalami tren penurunan secara masif," sambungnya.
ICW juga mendorong KPK untuk menindaklanjuti pernyataan Bursah tersebut dengan meminta keterangan agar ada pengakuan terkait pihak-pihak yang melakukan korupsi di pemerintahan daerah.
"Kami juga mendorong KPK untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan karena lagi-lagi ini untuk meluruskan apakah pernyataan tersebut merupakan pengakuan atau hal yang memang dia ketahui begitu, pihak-pihak yang memang secara sadar melakukan korupsi di tingkatan pemerintahan daerah atau memang sekadar komentar semata yang tetap perlu dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.
Sebelumnya, Bursah memberikan pernyataan bahwa tidak ada bupati yang tidak korupsi menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Pati Sudewo.
"Jadi, di antara kita itu tidak ada yang enggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang enggak sial," ujar Bursah dalam Rakernas XVII Apkasi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1).
Menurut Bursah, gaji bupati sangat kecil, hanya Rp5,7 juta per bulan. Ia bahkan mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
(fam/isn)
