2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pembangunan Jembatan Bailey di wilayah bencana Sumatra memakai dana APBN.
Suharyanto mengatakan selain pembangunan jembatan Bailey, pihaknya juga akan memberi dukungan operasional terhadap seluruh personel TNI yang bertugas di lokasi bencana.
"Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan Jembatan Bailey dan operasional personel di lapangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan didukung melalui mekanisme APBN," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (1/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan hingga akhir tahun 2025, dana yang telah dialokasikan BNPB untuk penanganan bencana mencapai Rp1,4 triliun. Sementara untuk tambahan dana sebesar Rp1,5 triliun dari kas negara akan dialokasikan untuk penanganan bencana di tahun 2026.
Ia menyebut dana siap pakai tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian dan Lembaga yang terlibat di operasi penanganan bencana. Adapun penyalurannya dapat dilakukan secara langsung oleh BNPB maupun melalui DIPA kementerian/lembaga terkait yang nantinya direkomendasikan.
"Skema ini dirancang agar kebutuhan di lapangan dapat direspons secara cepat, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan negara," jelasnya.
Khusus dukungan operasional TNI, kata dia, BNPB telah menerima usulan kebutuhan sebesar Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan sebagai dukungan tahap pertama untuk operasional personel hingga akhir tahun anggaran 2025.
Ia mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan akhir tahun (GU Nihil). Sementara untuk pemenuhan sisa kebutuhan direncanakan pada awal tahun anggaran 2026.
Lebih lanjut, hal itu juga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 beserta perubahannya dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk mendukung fase siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dana itu nantinya akan dimanfaatkan untuk operasional personel penanganan darurat, pengadaan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak, serta pengadaan barang untuk dihibahkan kepada daerah, termasuk pembangunan jembatan bailey sebagai akses penghubung sementara.
BNPB juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan operasional, pencairan anggaran dilakukan selama operasi berlangsung. Sementara untuk pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai melalui proses audit kelaikan harga oleh BPKP serta pemeriksaan oleh BPK.
"Mekanisme ini telah diterapkan secara konsisten dalam berbagai penanganan bencana sebelumnya, termasuk pemasangan 2 unit Jembatan Bailey pada 2024 dan 5 unit Jembatan Bailey pada 2025 di sejumlah wilayah terdampak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui ada utang dalam pembangunan jembatan pascabencana di Sumatra.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat merespons keterangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama K/L dan Kepala Daerah.
Ia menjelaskan selama ini pemerintah memahami pembiayaan penanganan bencana, termasuk pembangunan infrastruktur darurat, berjalan melalui satu pintu yang dikoordinasikan oleh BNPB.
Karena itu, ia mengira seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala pembiayaan.
"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya, yang disambut tawa peserta rapat, termasuk Maruli yang duduk di sebelahnya.
(tfq/rds)
